Yossy S Manoppo: Covid-19 Jadi Objek Para Elit Politik, Alihkan Isu Besar

  • Whatsapp
banner 468x60

Manado, LiraNews – Gubernur LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sulawesi Utara, Yossy s manoppo mengatakan, bahwa Covid-19 dijadikan objek para Elit politik, untuk peralihan perhatian Rakyat dari kasus-kasus besar.

Seperti kasus E-KTP yang pertama digembosi, agar Undang-Undang KPK menjadi lemah, Pemerintah menetapkan Pegawai KPK menjadi ASN.

Read More

banner 300250

“Dan itu terbukti sudah 37 orang karyawan KPK yang mengundurkan diri karena KPK sudah dilemahkan oleh pemerintah. Termasuk pengunduran diri saudara Febriansyah sebagai Kabiro Humas KPK. Ini merupakan tanda tanya besar bagi rakyat,” kata Yossy.

Menurut Yossy S Manoppo, dijaman Presiden Susilo Bambang Bambang Yudoyono (SBY) meskipun pernah terjadi demo besar-besaran di depan Istana Presiden Jln Merdeka Selatan, Jakarta. komitmen SBY untuk tidak masuk ngurusin KPK sangat jelas, kuat serta masih disegani para koruptor kakap.

“Bahkan sampai kerbau pun di cat dikasih Nama SBY, Karena kasus Hambalang dan lainnya seperti Bank Century, SBY tidak pernah mengutik-utik lembaga anti rasuah itu. Di jaman Pemerintah Jokowi dengan sengaja Pemerintah dan DPR RI melumpuhkan KPK dari perubahan undang-undang KPK. Agar tidak lagi mengutak atik kasus e-KTP yang menyeret 5 nama Politisi PDIP yang disebut oleh setia Novanto atau yang biasa disapa Setnov. Dalam kasus e-KTP Ini Setnov sudah ditahan di LP Sukamiskin Bandung Jawa barat, dengan pidana 15 Tahun penjara,” tutur Yossy.

Selain itu, Yossy sangat menyayangkan, Pilkada serentak 2020 tidak ditunda. Padahal Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Pembentukan regulasi ini didasari pada kondisi faktual bahwa penyebaran Covid-19 merupakan peristiwa luar biasa dan berimplikasi pada jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang mewajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Dalam Pasal 201 A Perppu No. 2 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Penundaan Pemungutan Suara, menyatakan bahwa “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)” Jo. Pasal 201 ayat (3) menyatakan bahwa “dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 A ”Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang”.

Yossy melanjutkan, hak atas rasa aman, menekankan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan jaminan atas perlindungan diri, kehormatan, martabat dan hak miliknya, serta perlindungan dari ancaman terhadap ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

“Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, Negara melalui pemerintah dituntut untuk melindungi hak atas rasa aman warga negara terutama untuk wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah,” tutur Yossy s Manoppo.

Pemerintah, katanya, harus Arif dan bijaksana dalam mendengar aspirasi rakyat yang meminta Pilkada ditunda.
Seperti diketahui, anggota KPU RI, para petugas KPU dan Bawaslu yang bertugas di lapangan, bahkan Bawaslu menjadi klaster di Boyolali, karena 70 Pengawas Pemilu positif Covid-19. Begitupun dengan petugas RT/RW yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih (PPDP) pada saat melakukan rapid test hasilnya reaktif.

“Hal ini menunjukkan klaster baru Pilkada benar adanya. Pelaksanaan protokol kesehatan yang diwajibkan dalam setiap tahapan belum diterapkan secara maksimal dan banyak terjadi pelanggaran. Sampai saat ini Bawaslu mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan Bapaslon,” terangnya.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di seluruh Indonesia di ikuti 270 daerah (dua ratus tujuh puluh) daerah yang terdiri dari tingkat Provinsi 9 (sembilan). Wilayah 224 (dua ratus dua puluh empat). Pemilihan tingkat kabupaten 37(tiga puluh tujuh) termasuk kota di seluruh Indonesia.

“Tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan sekarang ini memasuki tahapan kampanye yang akan melibatkan masyarakat banyak. Hal ini sangat krusial, Disisi lain penyebaran Covid-19 semakin menanjak, dimana Hati nurani Pemerintah dan DPR RI” ucap Yossy.

Berdasarkan hasil rekap KPU RI daftar pasangan calon pemilihan 2020 tanggal 4-6 September 2020 terdapat 728 bakal pasangan calon (Bapaslon). “Yang sudah terdaftar dan sudah diterima sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Bapaslon terkonfirmasi positif Covid-19, diantaranya termasuk penyelenggara KPU RI positif Covid-19. Apakah Ini bukan bencana Nasional,” tukasnya. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60