Yossy S Manoppo: Rakyat Harus Cermat, Jangan Sampai Tambang Emas Bolaang Mongondow Jadi Alat Bargaining Politik

  • Whatsapp
banner 468x60

Sulut, LiraNews – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dodokambey menyambangi Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta Kamis (6/8/2020) dalam rangka konsultasi Undang Undang Minerba, terkait adanya Surat Edaran dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 742/30.01/DJB/2020, pada poin akhir Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa : Terhadap permohonan perizinan yang telah di ajukan kepada Gubernur sebelum Tanggal 10 Juni 2020 dan belum diterbitkan perizinannya sampai dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU Nomor 3 Tahun 2020.

Mencermati langkah ini, Gubernur LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Sulawesi Utara, Yossy S Manoppo mengatakan, pertemuan itu jangan lagi kembali dijadikan sebagai ajang pencitraan dalam rangka Pencalonan Gubernur periode 2020-2025 di Sulawesi Utara.

Read More

banner 300250

“Sebab rakyat penambang sekarang ini merasa terzolimi, karena diduga ada unsur pembiaran oleh Pemerintah Sulawesi Utara, bermula dari kejadian yang tidak terlupakan, di Blok Bakan pada 2018 lalu, hampir 125 (seratus dua puluh lima) orang tertimbun dalam satu lubang atau terowongan galian emas, sampai sekarang ini masih ada beberapa korban tidak berhasil dievakuasi semua di lokasi Blok Bakan,” ujar Yossy.

“Dimana letak tanggung jawab Pemerintah, adakah hati nurani Pemerintah terbuka untuk mendata keluarga/istri dan anak anak mereka yang kehilangan Bapaknya, sekarang ini Mungkin ada sekitar 200 (dua ratus) Anak menjadi yatim, dan hingga kini tanpa ada santunan dari Pemerintah, terutama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ini akibatnya disebabkan karena rakyat mengais rejeki demi pemenuhan kebutuhan ekonomi Keluarga mereka,” sambungnya.

Namun, kata Yossy, hingga kini mereka sepertinya tidak ada perhatian sedikitpun dari Pemerintah, jika memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), mengapa tidak dari sebelum masa pencalonan. “Patut kami duga bahwa cara ini hanya untuk merayu kembali rakyat agar mendapatkan dukungan signifikan lagi,” jelas Yossy S Manoppo.

Menurut Yossy, belum hilang dari ingatan janji Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) pada Tahun 2015 melalui Sonny Sumarsono saat itu sebagai Irjen OTDA Depdagri, dan dipercayakan menjabat PLT Gubernur Sulut. Atas permintaan Olly Dondokambey Sonny Soemarsono mengadakan pertemuan dengan 30 Tokoh Bolaang Mongondow, dan sebagai yang di tuakan dalam pertemuan itu Syahrial Damopolii, MBA (Mantan Ketua DPRD Propensi Sulut 2 Priode), ke tiga puluh (30) orang tokoh masyarakat tersebut di jadikan jaminan mewakili Rakyat Bolaang Mongondow, agar percaya bahwa Provinsi Bolaang Mongondow akan segera di resmikan setelah Olly Dondokambey terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

“Bahkan menurut Sonny Soemarsono, Dananya sudah di kasih bintang sejumlah Rp. 250.000,000,000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah), sekarang Rakyat Bolaang mongondow harusnya pertanyakan, dikemanakan dana tersebut, siapa yang menggunakan dana itu, apakah Bapak Syahrial Damopolii, Sonny Soemarsono atau Olly Dodokambey? atau sebenarnya ini adalah hanya janji bohong Olly Dondokambey dalam Pesta Demokrasi Tahun 2015 saat itu?” tanya Gubernur LSM LIRA Sulut.

“Seharusnya sekarang ini rakyat Sulawesi Utara lebih arif dan bijaksana dalam menentukan pilihan saat Pilkada nanti, dan ini bukan hanya berlaku dalam Pilkada Sulawesi Utara, tapi secara Nasional, baik dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, bahkan hingga ke pemilihan Kepala Desa harus di utamakan kejujuran, kemudian jauhkan dari cara Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sebab apabila satu kepemimpinan telah ada cara nepotisme atau dinasti, maka jelas akan terjadi pengotak-kotakan dalam sistim kepemerintahannya,” terang Yossy S Manoppo. LN-Sutimin Tubuon

banner 300x250

Related posts

banner 468x60