Ziyad Falahi: Ini Saatnya Mui Mengkaji Ulang Kpr

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Sebelum tahun 2015 banyak orang berpikir untuk berinvestasi dengan membeli tanah atau property. Wajar saja, karena pertumbuhan kenaikan harga tanah dan property tidak pernah dibawah dari bunga deposito. Selain itu, tanah relatif aman karena tidak bisa hilang atau dicuri.

“Kenaikan harga property dalam situasi normal berkisar 20 persen pertahun. Pada periode 2010-2014 yang disebut fase bulan madu, kenaikan harga berkisar diantara 30-40 persen. Bahkan Di daerah dengan tingkat demand tinggi seperti tangerang dan serpong bisa mencapai 60- 70 persen pertahun,” ujar pengamat politik Ziyad Falahi dalam keterangannya, Rabu (24/5/2017).

Namun sejak 2015, katanya, kenaikan harga property hanya sekitar sepuluh persen, bahkan dibawahnya. Tidak ketinggalan Penjualan property turun lebih dari 50 persen dibandingkan 2014. Lebih parah lagi, penjualan lahan industry 2015 mencatat penurunan hampir delapan puluh persen.

Ironis, setelah distimulus dengan PP 103 tahun 2015 bulan desember, tetap saja penjualan property 2016 mengalami penurunan 40 persen.

Padahal, pemerintah telah memberi keleluasaan bagi WNA untuk membeli property di Indonesia. Harusnya terjadi peningkatan penjualan karena di saat bersamaan Asean community resmi berlangsung.

“Tapi sekali lagi, purchasing power masyarakat walaupun telah dibantu dengan GO JEk, GRAB dan UBER tetap tidak mampu menjangkau,” katanya.

Tahun 2017, menurut Ziyad, tampaknya para investor mulai realistis mau tak mau harus mengikuti cita cita anies sandi dengan DP nol rupiah. Bahkan Presiden jokowi juga telah memperkenalkan program DP satu persen. Tentu dengan konsekuensi resiko gagal bayar yang semakin tinggi.

Untuk meminimalisir  pemerintah kita dalam mengelola hajat hidup rakyat, Inilah saatnya MUI berperan untuk kesejahteraan rakyat. Tafsir Fatwa Halal ataupun Haram terhadap kpr bukanlah dilihat dari sumber hukum, melainkan juga asaz kemanfaatan hukum. 

“Barangkali secara syariah KPR halal, tapi ternyata justru membuat kondisi makin kacau. Inilah saatnya para ulama mempertimbangkan ulang,” pungkasnya. LN-MHS

 

 

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Wed May 24 , 2017
LiraNews.Com