Bontang, LiraNews – Sudah lebih dari tiga bulan lamanya jalan amblas Cipto Mangunkusumo tak kunjung ada perbaikan, sebagai jalur utama yang menghubungkan dengan kawasan industri PT. Pupuk Kaltim membuatnya menjadi akses utama bagi masyarakat untuk beraktifitas dan bekerja, jalur itu juga kerap di lalui truk-truk pengangkut barang dengan Gross Tonase yang besar guna memenuhi kegiatan industri di wilayah tersebut.
H. Rustam, SE. Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang sangat menyayangkan lambatnya gerakan dinas terkait untuk memperbaiki jalan amblas itu, pihaknya menyadari tentang belum adanya mata anggaran untuk perbaikannya, namun demikian pada hari Selasa nanti DPRD dijadwalkan akan melakukan rapat dengan tim anggaran yang akan didorong untuk dapat segera menganggarkan perbaikan jalan tersebut “Masyarakat tidak minta pengalihan, tapi minta perbaikan yang harus cepat dilaksanakan” begitu ungkapnya.
Terpisah Eko Yulianto, SH. Walikota LIRA menyoroti perbaikan jalan amblas yang dilakukan pemerintah tersebut, tercatat sudah tiga kali pemerintah melakukan perbaikan jalan amblas di titik itu, setiap dilakukan perbaikan amblas lagi dan lagi, hal ini memunculkan pertanyaan tentang kualitas dan mutu bangunan yang dibuat oleh kontraktor modern dengan peralatan yang canggih saat ini, jajaran Dinas PUPR harus mempertanggung jawabkan anggaran yang telah dikeluarkan itu, “masak mutu dan kualitas bangunan kontraktor modern masih kalah dengan bangunan jaman Belanda” ujar Eko.
Dalam hal penganggaran seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir, pihaknya jauh hari telah mengusulkan satu perusahaan kontraktor lokal yang berkantor pusat di Bontang dan memenuhi syarat administrasi maupun teknis sanggup mengerjakan proyek tersebut dengan sistim Voorfinanciering, yaitu proyek pekerjaan yang proses pembayarannya dilakukan setelah hasil pekerjaan diserahkan kepada pemerintah dan dianggarkan pada tahun berikutnya.
Lebih jauh Eko menjelaskan bahwa niat baiknya mengkritik kebijakan pemerintah Bontang sekaligus memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat diartikan lain, pihaknya tidak mendapatkan respons yang posisitf terhadap usulan itu, dan pemerintah lebih memilih membiarkan masyarakat menunggu-nunggu perbaikan jalan amblas yang tak kunjung dilakukan, terlebih paket pekerjaan itu yang semula akan di tender urung dilakukan dan berubah menjadi E-Katalog, hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa telah terjadi konflik kepentingan pada Dinas terkait untuk memenangkan pihak tertentu, DPRD dan aparat hukum terkait wajib mengawasi paket pekerjaan ini dan paket-paket pekerjaan lainnya.
“Susah memang kalau semua paket pekerjaan sudah di kavling-kavling menjadi hak milik, semua aturan bisa di siasati untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat yang lebih besar” demikian pungkasnya.
(EY/LN/Kaltim)
