Surabaya, LiraNews – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dana bantuan operasional pendidikan (BOP) dari Kementerian Agama RI di Kabupaten Bojonegoro ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Kasus tersebut kini telah dipersidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dipersidangan salah satu saksi menyebut bahwa dirinya diperlakukan tidak enak atau di intimidasi dan diancam petugas saat diperiksa penyidik Kejari Bojonegoro.
Namun Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bojonegoro, Badrut Tamam membantah perihal keterangan yang disampaikan saksi yang dihadirkan pada persidangan verbalisan pada hari Selasa 8 Maret 2022 di Pengadilan Tipikor Surabaya.
“Adanya intimidasi atau penekanan terhadap para saksi selama proses penyidikan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Andi Fajar maupun Soimah tidak benar, itu keterangan yang tidak sesuai fakta dan mengada-ngada,” ungkapnya, Sabtu 12 Maret 2022.
Badrut mengatakan bahwa hasil penyidikan petugas menemukan sebuah fakta adanya pemotongan BOP sebesar Rp 1 juta yang diambil dari masing-masing penerima BOP Kemenag tahun anggaran 2020.
Dia pun juga meminta agar para menjunjung tinggi kebenaran dan jangan memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta atau mengada-ngada.
“Keterangan yang tidak sesuai fakta sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Andi Fajar maupun 6 orang saksi A decarge yang dihadirkan oleh terdakwa pada hari kamis kemarin tidak akan mempengaruhi hasil,” katanya.
Pria kelahiran Pamekasan Madura ini mengatakan, pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menghadirkan 30 orang saksi dan ahli membenarkan adanya pemotongan bantuan dana BOP terhadap TPA/ TPQ se-Kabupaten Bojonegoro sebesar 1 juta.
“Dan tidak ada yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakuakn penyidik kami. Insyaallah pembukyian yang dilakukan oleh JPU kamin telah diyakini oleh majelis hakim. Mari kita hormati persidangan dan junjung tinggi nilai-nilai kebenaran,” pungkasnya. LN-Mahmudi
