Jakarta, LiraNews.com – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai peranan Densus 88 Anti-teror Polri akan semakin vital di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 2024-2029.
Karena itu, Habib Syakur berharap peran dan fungsi Densus 88 terus diperkuat. Apalagi sepak-terjang Densus sudah teruji bahkan telah diakui dunia internasional, dimana sejak 2023 terorisme radikalisme tidak terjadi di Indonesia.
“Sejak 2023 kan pengeboman relatif tidak ada, ya kan. Itu keberhasilan yang dirasakan dari kinerja Densus-88. Program Densus 88 bersama rakyat sudah berhasil, dan inilah berarti kinerjanya Densus terlihat,” kata Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Dengan melihat itu, Habib Syakur berharap Densus 88 diperkuat kembali di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, apalagi tantangan yang dihadapi akan semakin besar. Jangan sampai stabilitas pemerintahan terganggu gara-gara kita lengah mengantisipasi keberadaan kelompok radikalisme, intoleransi yang mengarah pada terorisme.
“Maka oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran harus diperkuat lagi nih Densus-88. Instrumen-instrumen dari Densus-88 harus ditambah lagi. Kalau menurut saya begitu,” imbuh Habib Syakur.
Kenapa Densus-88 harus diperkuat? Habib Syakur menyebut potensi ancaman terorisme radikalisme anti-Pancasila di era Prabowo-Gibran jelas akan lebih besar dan lebih baru, lebih halus, tapi lebih berbahaya.
Sebagai contoh, Habib Syakur menyebut kelompok terorisme dan radikalisme ini menyusup secara halus di tengah-tengah masyarakat seakan-akan mereka semua menerima Pancasila, padahal mereka membawa misi ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara, merusak budaya bangsa dengan budaya baru dan pemahaman baru yang anti-Pancasila, anti-kebhinnekaan.
“Mereka menawarkan Jasa menuju surga kepada masyarakat. Umat Islam dikelabui antara berbicara surga dan negara. Mereka dengan cara-cara yang halus, tapi membelokkan peradaban kita ke peradaban khilafah. Dengan bicara ketidakadilan, demokrasi yang hancur. Mereka pelan-pelan membelokkan pemahaman Pancasila di masyarakat,” papar Habib Syakur.
“Tapi hebatnya, sejauh ini masyarakat tak bisa terbujuk rayu oleh tipu daya kelompok pengasong khilafah ini. Masyarakat sudah bergandengan dengan Densus dan sadar bahwa ajaran terorisme radikal ini berbahaya,” tandasnya.
Karena itu, Habib Syakur meminta agar Pemerintah lebih proaktif lagi, agar pertahanan ideologi Pancasila di Masyarakat tidak jebol dan dibelokkan oleh ajaran radikalisme intoleransi Khilafah. Caranya dengan memperkuat peranan Densus-88 dalam program deradikalisasi dan program lainnya.
Habib Syakur menyebut, kewajiban Pemerintah Prabowo-Gibran melalui infrastruktur Kementerian Hukum dan Kementerian Agama untuk mengadakan bimbingan masyarakat secara intensif. Tentunya dengan melibatkan Densus-88 yang selama ini sudah in cash dengan masyarakat di bawah.
“Densus perlu diperkuat dengan dukungan dengan kesinambungan program penguatan masyarakat. Apa yang selama ini berjalan harus diperkuat, rakyat sudah sadar radikalisme intoleransi terorisme itu musuh bangsa Indoensia.
“Harus bangun tuh harmonisasi masyarakat dengan tokoh agama, agar jangan masyarakat banyak yang jadi korban. Nah, kepada masyarakat yang jadi korban jangan ditindak tapi dituntun kembali ke jalan yang benar menuju Islam Rahmatan Lil alamin. Gitu loh,” tuntas Habib Syakur.
